Narapidana di Lapas Cipinang Kini Bisa Kuliah

Jakarta, hukumham.info--Narapidana (napi) dan tahanan penghuni lembaga pemasyarakatan (lapas) Cipinang, Jakarta, kini bisa kuliah di dalam lapas. Hari ini Lapas kelas 1 Cipinang bekerjasama dengan Universitas Bung Karno membuka Fakultas Hukum di Lapas Cipinang.Peresmian Fakultas Hukum Universitas Bung Karno di Lapas Cipinang di Ruang Serba Guna Gd.2 lt.2 Lapas Klas 1 Cipinang pada Jumat siang dibuka oleh Kakanwil Departemen Hukum dan HAM (Depkumham) DKI Jakarta. Turut memberikan sambutan pada peresmian...

Read More

Kuliah Hukum di Lapas Cipinang

Jakarta, hukumham.info-- Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas-1 Cipinang membuka kelas kuliah program ilmu hukum bagi narapidana dan petugas Lapas. Program yang bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Bung Karno (UBK) ini akan menjadi wadah bagi para narapidana untuk dapat terus melanjutkan pendidikan, walaupun berada di balik tembok lapas.Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Provinsi DKI Jakara Didin Sudirman mengatakan, program ini adalah salah satu bentuk partisipasi masyarakat...

Read More

Partisipasi Masyarakat untuk Mengurangi Beban Lapas

Selasa, 11 Desember 2007Jakarta, hukumham.info--Partisipasi masyarakat sangat diperlukan untuk memecahkan persoalan dan mengurangi beban lembaga pemasyarakatan/rumah tahanan (lapas/rutan). Masalah ini harus menjadi perhatian nasional, antara lain melalui pembentukan lembaga yang berperan sebagai pemantau keadaan lapas/rutan.Dirjen HAM Departemen Hukum dan HAM Harkristuti Harkrisnowo mengemukakan pentingnya partisipasi masyarakat pada seminar peringatan hari HAM internasional. Peringatan yang mengambil...

Read More

Hak yang Hilang dari Narapidana Hanya Kebebasannya

Senin, 10 Desember 2007Jakarta, hukumham.info--Hak yang hilang dari seorang narapidana hanyalah kebebasannya, sedangkan hak-hak yang lain tidak. Tindakan penghukuman pada esensinya adalah suatu upaya agar terpidana dapat kembali ke masyarakat.Demikian diungkapkan Menteri Hukum dan HAM, Andi Mattalatta pada peringatan hari HAM sedunia yang berlangsung di Pusat Perfilman Usmar Ismail, Jakarta (10/11). Andi mengatakan, sudah selayaknya hak narapidana sama dengan hak perorangan pada umumnya. “Yang hilang...

Read More

Hak Narapidana Kelas ‘Kakap’ Dibatasi

Surat Edaran Dirjen Permasyarakatan mempersempit ruang bagi napi tertentu untuk mendapatkan remisi. PP No. 28/2006 sudah mengatur pembatasan hak narapidana kelas ‘kakap’. Bahkan cuti mengunjungi keluarga dihapuskan.Menteri Hukum dan HAM, Andi Mattalata menegaskan bahwa pembatasan remisi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 28/2006 hanya berlaku bagi narapida yang belum pernah mendapat remisi. “Kalau sudah pernah mendapat remisi terus distop, melanggar HAM orang,” terangnya beberapa waktu...

Read More

Tolak Hukuman Mati

Suara PembaruanOleh : George Junus Aditjondro Kontras, organisasi penegak HAM yang didirikan oleh almarhum Munir, sedang berduka. Dua tahun lalu, organisasi non-pemerintah ini sangat berharap bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) melakukan judicial review terhadap semua UU yang memuat aturan hukuman mati, dalam Laporan HAM Tahun 2005.Ternyata, dalam sidang MK yang membahas permohonan Edith Yunita Sianturi dan empat orang terpidana hukuman mati, untuk membatalkan pasal-pasal hukuman mati dalam UU 22/1997...

Read More

Konsisten Melaksanakan Hukuman Mati

Suara PembaruanOleh : Binsar GultomKeluarnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan hukuman mati tidak bertentangan dengan Konstitusi (UUD 1945) maka pemberlakuan vonis pidana mati di Indonesia telah bersifat mengikat dan final.Namun, sekalipun undang-undang menentukan adanya pidana mati bukan berarti hakim seenaknya menjatuhkan ancaman maksimal pidana mati kepada terdakwa. Hakim harus melihat secara cermat dan hati-hati fakta hukum yang terungkap di persidangan, siapa otak intelektualnya,...

Read More

Hukuman Mati dan Efek Jera

Suara PembaruanOleh Oksidelfa YantoTidak ada yang tahu sejak kapan hukuman mati diberlakukan. Menurut sejarah, hukuman mati sudah berlaku pada 399 SM, sewaktu Socrates divonis mati oleh pengadilan Athena karena dinilai telah meracuni pikiran generasi muda dengan ajaran-ajarannya serta sikap atheismenya.Indonesia adalah negara yang sampai saat ini masih menerapkan hukuman mati. Penerapan hukuman mati tersebut berawal dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau Wetboek van Strafrecht (WvS) pada...

Read More

Hukuman Mati dan HAM

Oleh Frans Liemena, SH, MHHukuman mati menjadi wacana pro dan kontra sejak dahulu hingga kini. Hari Senin 30 Oktober 2007 Mahkamah Konstitusi memutuskan, hukuman mati bagi pengedar narkoba idak bertentangan dengan UUD 1945. Berbagai kasus yang dijatuhi hukuman mati dan telah dilaksanakan seperti kasus Tibo cs dan lain-lain telah mengusik lembaga Hak Asasi Manusia (HAM) internasional - Amnesty International - di London yang pada prinsipnya menolak hukuman mati dan meminta pemerintah Indonesia untuk...

Read More

Hukuman Mati Tetap Berlaku, MK Meminta Eksekusi Bisa Segera Dilaksanakan

Jakarta, Kompas - Hukuman mati masih tetap berlaku di Indonesia. Mahkamah Konstitusi atau MK menegaskan, hukuman mati tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Pencantuman pidana mati dalam UU Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika telah dirumuskan dengan hati-hati dan cermat.Putusan itu dibacakan pada sidang MK, Selasa (30/10) di Jakarta. Sidang pembacaan putusan itu berlangsung 4,5 jam.Permohonan pengujian pasal hukuman mati dalam UU Narkotika diajukan dua warga negara Indonesia, Edith...

Read More

440 Napi dan Tahanan Meninggal di Penjara

NarapidanaJakarta, Kompas - Sebanyak 440 narapidana atau napi dan tahanan selama tahun 2007 meninggal di penjara karena sakit. Penyakit yang paling banyak menyebabkan kematian adalah penyakit pernapasan yang menewaskan 92 orang; HIV/AIDS 88 orang; penyakit tuberkulosis atau TBC sebanyak 75 orang; dan penyakit pencernaan 74 orang.Berdasarkan data Direktorat Bina Perawatan Ditjen Pemasyarakatan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (HAM), selama Januari hingga Agustus 2007, dari 132.000 napi/tahanan...

Read More

Puluhan Ribu Napi Peroleh Remisi Idul Fitri

JAKARTA -- Puluhan ribu narapidana (napi) di seluruh Indonesia akan memperoleh remisi khusus Idul Fitri 1427 H. Rencananya, remisi khusus tersebut akan diberikan secara simbolis oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Andi Matalatta, di LP Wanita Tangerang, usai shalat Idul Fitri. ''Mereka yang mendapat remisi khusus Idul Fitri akan diumumkan usai shalat Idul Fitri,'' ujar Dirjen Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM, Untung Sugiono, Kamis (4/10).Selain remisi khusus Idul Fitri,...

Read More

Mantan Napi Bisa Jadi Senator

Jakarta - SuryaGagasan dibukanya peluang mantan narapidana (napi) untuk dicalonkan sebagai senator atau anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dinilai membingungkan.Di satu sisi, pemberian peluang kepada napi itu merupakan penghormatan terhadap HAM. Namun, di sisi lain justru dinilai sebagai upaya parpol melindungi para kader yang pernah terjerat proses hukum. Perdebatan itu terungkap dalam diskusi interaktif di DPD Senayan, Jakarta, Jum'at (28/9). Wacana napi jadi senator itu pertama kali muncul ketika Partai Golkar mengajukan DIM dalam pembahasan RUU Pemilu oleh Pansus RUU di DPR.Golkar mengajukan...

Read More

ICW Tolak Pencalonan Mantan Narapidana

Indonesia Corruption Watch (ICW) menolak adanya rencana narapidana (napi) dapat mencalonkan diri menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pada pemilu 2009 nanti.JAKARTA (SINDO) –Koordinator Bidang Korupsi Politik ICW Ibrahim Fahmi Badoh menyatakan ketidaksetujuannya terhadap pencalonan mantan napi jadi wakil rakyat. Menurut dia, politikus di negara yang sedang menuju transisi ke demokrasi yang dewasa, membutuhkan orangorang yang tidak mempunyai cacat hukum. Politikus yang cacat hukum akan membuat kepentingan umum akan makin terpinggirkan dalam pembuatan kebijakan.“Bukan berarti setelah menjalani...

Read More

Praktik Pungli Marak di LP Cipinang - koranindonesia.com

Praktik Pungli Marak di LP Cipinang - koranindonesia....

Read More

Mantan Narapidana Berhak Memilih dan Dipilih

Jakarta- Mantan narapidana yang telah selesai menjalani hukuman, mempunyai hak yang sama dengan warga negara lainnya baik untuk memilih maupun dipilih dalam pemilu. Pembatasan atau bahkan pengabaian hak mereka, sama saja merampas hak-hak politik mereka.“Jadi, hak konstitusi warga negara untuk dicalonkan tidak boleh dicegah UU, karena hukum yang lebih tinggi, yakni UUD’45 sangat menghormati hak politik warganegara,” ujar anggota Pansus RUU Pemilu dari FPDIP, Irmadi Lubis, Rabu (26/9).Masalah hak politik mantan narapidana ini menghangat dibahas dalam rapat Pansus RUU Pemilu yang dihadiri Mendagri...

Read More

DPD Nilai DPR Jalan Mundur, Usulkan Mantan Napi Jadi Anggota DPD

JAKARTA – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menilai usulan DPR mengenai mantan nara pidana (napi) boleh menjadi anggota DPD merupakan langkah mundur. Ketua Pansus RUU Politik DPD Muspani mengaku heran dengan usulan dari DPR.Menurut dia, seharusnya syarat keikutsertaan dalam pemilu diperketat bukan sebaliknya. Sebab, kata dia, dengan sistem yang lebih ketat peluang untuk menghasilkan wakil rakyat yang berkualitas semakin besar.“DPD tidak suka yang gitu-gituan (melonggarkan persyaratan). Kalau DPR mempunyai usulan seperti itu berarti langkah mundur,” kata Muspani Kamis (27/9/2007).Diberitakan sebelumnya,...

Read More

UU PARPOL DAN UU PEMILU HARUS BERPIHAK KEPADA RAKYAT

Jakarta--RRI-Online, Undang-Undang Partai Politik dan UU Pemilu, yang Rancangan Undang-undang (RUU)-nya kini sedang dibahas di DPR, harus betul-betul demokratis dan berpihak kepada rakyat."Kedua UU itu nantinya tidak boleh memihak kepada siapapun, kecuali berpihak kepada rakyat dan menjamin hak-hak demokratis setiap orang," kata Ketua Umum DPP Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) Brigjen TNI (Purn) Tarida Sinambela S.IP kepada pers di Jakarta, Sabtu (29/9). Dengan demikian, katanya, kedua UU itu diharapkan tidak dimaksudkan melalimi partai-partai politik baru, tetapi justru menciptakan persaingan...

Read More

Konflik Laten di Lembaga Pemasyarakatan

SUARA PEMBARUAN DAILYOleh Didin SudirmanKetika kehidupan masyarakat masih sederhana, setiap pelanggaran hukum dapat diselesaikan pada saat itu juga. Pemimpin formal yang juga biasa bertindak sebagai hakim, menyelesaikan konflik segera setelah perbuatan dilakukan, sehingga tidak diperlukan tempat untuk menahan para pelanggar hukum.Seiring makin kompleksnya kehidupan masyarakat, fungsi tempat penahanan bagi pelanggar hukum menjadi kebutuhan yang tidak dapat dielakkan. Hakim membutuhkan waktu untuk...

Read More

Mengendalikan Pabrik Ekstasi dari Lapas

Inilah dampak kemajuan zaman. Sebuah pabrik ekstasi bisa beroperasi berkat kerja sinergi dari manusia-manusia yang terpisah tembok penjara.Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Jawa Timur baru-baru ini membongkar pabrik ekstasi—sejenis narkoba yang populer di kalangan para pencandu di kota-kota besar—di Jalan Manyar Sabrangan, Surabaya. Hebatnya lagi, pabrik obat terlarang ini didirikan oleh sejumlah narapidana (napi) dari tiga lembaga pemasyarakatan (lapas) lewat telepon genggam (handphone/HP)."Modusnya...

Read More

Revitalisasi Peran Rutan atau Penjara

Pendekatan penanganan rutan pasca terbongkarnya pemakaian, peredaran, produksi dan pengendalian di berbagai rutan di Jatim, tidak boleh bersifat ad hoc melainkan harus bersifat strategis, komprehensif dan berkelanjutan.Baru-baru ini Direktorat Narkoba Polda Jawa Timur berhasil membongkar jaringan narkoba yang ternyata dikendalikan dari tiga rumah tahanan (rutan) dan lembaga permasyarakatan (lapas) yakni Rutan Kelas 1 Surabaya Medaeng, Lapas Sidoarjo dan Lapas Pamekasan (Surya, 14/09).Dari penggrebekan ini, polisi berhasil menyita 1.300 pil ekstasi dan 63,7 gram sabu-sabu dari lokasi pabrik milik...

Read More

10 Tips Menghindari Pemerkosaan

Katakan pada si pemerkosa bahwa anda penderita AIDS ato positif HIV. Katakan pada si pemerkosa bahwa anda tengah datang bulan. Katakan pada si pemerkosa bahwa anda tengah hamil. Tawarkan pada si pemerkosa metode lain, misalnya oral. Jika ia mengiyakan, lakukan dan gigit Mr P nya sekeras mungkin. Lalu kabur lah sejauh mungkin. Katakan pada si pemerkosa bahwa anda kebelet pipis. Katakan pada si pemerkosa bahwa anda baru saja melakukan operasi ganti kelamin dan Katakan bahwa anda adalah homo. Jika si pemerkosa telah membuka bajunya dan anda tak punya cara lain untuk mengalihkan perhatiannya adalah...

Read More

REMISI DALAM SISTEM PEMASYARAKATAN INDONESIA

Menurut Pasal 1 Ayat 1 Keputusan Presiden Republik Indonesia No.174 Tahun 1999, remisi adalah pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang telah berkelakuan baik selama menjalani pidana. Merujuk pada Keppres tersebut, remisi dihitung pada saat menjalani masa pidana dan tidak dihitung dengan mengakumulasi masa penahanan.DASAR HUKUM PEMBERIAN REMISI Undang-undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (pasal 14). Keputusan Presiden RI No.174 Tahun 1999 Tentang Remisi. Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan No.M.09.HN.02-01 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan...

Read More